A Good Home Improvement

Sumber: merdeka.com Merdeka.com -  TNI AD melarang keras penggunaan atribut mirip TNI seperti seragam loreng, topi baret, lencana, pangkat bahu, serta sepatu pakaian dinas harian (PDH) oleh organisasi kepemudaan. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen M Sabrar Fadhilah Sabrar, pihak TNI akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai legalisasi organisasi massa memakai atribut TNI "Kita berharap tidak ada ormas-ormas yang arahnya ngumpulin-ngumpulin duit pakai seragam mirip-mirip TNI," ujar Brigjen Sabrar saat dihubungi  merdeka.com , Jumat (4/3) kemarin. Akan tetapi pihak TNI tetap melakukan koordinasi dengan Kemendagri mengenai ormas yang memakai seragam ala militer itu. Lantaran perizinan ormas itu harus melalui Kemendagri atau pemerintah daerah maupun provinsi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji akan mengecek mengenai ormas-ormas tersebut di Di...

Fahri Hamzah: Presiden digaji untuk mendengar yang pedas-pedas Fahri Hamzah Merdeka.com -  Wakil Ketua DPR RI,  Fahri Hamzah  mendengar curhatan seorang ibu yang mengaku takut mengkritik pemerintah. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang diciduk karena terlalu kritis. Curhatan itu disampaikan Ketua Kelompok Emak-emak Sumsel dalam sebuah diskusi yang digelar Gerakan Arah Baru Indonesia Sumsel di Palembang, Minggu (14/10). "Zaman sekarang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Saya jadi bingung menyampaikan pendapat, jadi takut," kata salah seorang  Menurut politisi PKS itu, presiden boleh dikritik lantaran memiliki kekuasaan dan alat negara. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif dan yudikatif yang bersifat lemah. "Presiden punya setengah juta polisi, setengah juta tentara. Kalau DPR dan peradilan tidak ada," ujarnya. Jika pemerintah tidak terima dikritik, kata dia, bisa dilakukan klarifikasi dengan berbagai cara, salah satunya pidato yang disiarkan t...

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia: Aturan Baru PBJS Kesehatan Sengsarakan Warga Sumber:malang time Ikuti Koordinator Persi Surabaya Herminiati saat konferensi pers - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Korwil Surabaya menilai Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan No 4 tahun 2018 yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai rujukan berobat sangat mempersulit warga. Sebab, warga tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggalnya. Namun harus dirujuk ke rumah sakit tipe D dulu, baru kalau tidak mampu bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, B, dan A. Menyikapi adanya aturan baru tersebut, Koordinator PERSI Korwil Surabaya Herminiati mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali untuk membahas peraturan baru tersebut. Menurutnya, secara substansi peraturan itu jelas mengurangi manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tidak selaras dengan Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan (Perdirjampel)...